Jepang mulai menerapkan Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening (JPETS) di Indonesia. Pemeriksaan TB telah dibuka sejak 2 November 2026, sedangkan kewajiban menyerahkan sertifikat bebas TB untuk pengajuan COE atau visa dimulai 4 Januari 2027. Ketahui siapa yang wajib mengikuti pemeriksaan dan siapa yang mendapat pengecualian.
JAKARTA – Pemerintah Jepang mulai menerapkan program Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening (JPETS) di Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit tuberkulosis (TB). Kebijakan ini ditujukan kepada warga negara dari negara tertentu yang berencana masuk dan tinggal di Jepang dalam jangka menengah hingga panjang.
Berdasarkan pengumuman Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang (Ministry of Health, Labour and Welfare/MHLW) pada 25 September 2026, pemeriksaan TB di fasilitas kesehatan yang ditunjuk di Indonesia mulai menerima pendaftaran pada 2 November 2026.
Sementara itu, kewajiban menyerahkan Sertifikat Keterangan Tidak Menderita Tuberkulosis (TB Clearance Certificate) saat mengajukan Certificate of Eligibility (COE) atau visa akan mulai berlaku pada 4 Januari 2027.
Kebijakan ini penting untuk diketahui masyarakat Indonesia yang memiliki rencana tinggal dan bekerja di Jepang. Namun, tidak semua calon pekerja termasuk dalam kewajiban tersebut karena pemerintah Jepang juga menetapkan sejumlah kategori yang mendapatkan pengecualian, termasuk pekerja dengan status izin tinggal Tokutei Ginou.
Lalu, apa itu JPETS, bagaimana proses pemeriksaannya, dan siapa saja yang wajib mengikutinya?
Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening (JPETS) merupakan sistem pemeriksaan tuberkulosis sebelum seseorang memasuki Jepang.
Program ini mewajibkan warga negara dari negara sasaran yang akan tinggal di Jepang dalam jangka menengah hingga panjang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk rontgen dada, di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah Jepang.
Tujuan utamanya adalah memastikan calon penduduk tidak menderita TB aktif sebelum keberangkatan.
Melalui pemeriksaan ini, pemerintah Jepang berharap kasus TB dapat terdeteksi lebih awal sehingga orang yang membutuhkan pengobatan dapat memperoleh penanganan yang tepat. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengendalian penyebaran TB di Jepang.
Sebelumnya, program JPETS telah diterapkan di Filipina, Nepal, dan Vietnam. Indonesia kemudian masuk dalam daftar negara pelaksanaan setelah seluruh persiapan dan koordinasi sistem selesai dilakukan.
Berdasarkan ketentuan JPETS, program ini ditujukan kepada warga negara dari enam negara sasaran, yaitu:
Skrining diberlakukan bagi warga negara dari negara tersebut yang akan masuk dan tinggal di Jepang sebagai penduduk jangka menengah hingga panjang, sesuai ketentuan izin tinggal Jepang.
Namun, terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan.
Kategori yang untuk sementara dikecualikan dari skrining JPETS antara lain:
Selain itu, pemohon yang dapat menunjukkan dokumen resmi bahwa tempat tinggalnya saat ini berada di luar negara atau wilayah sasaran juga dapat memperoleh pengecualian.
Dengan demikian, calon pekerja yang akan masuk ke Jepang menggunakan status izin tinggal Tokutei Ginou termasuk kategori yang sementara dikecualikan dari JPETS berdasarkan ketentuan yang diumumkan pemerintah Jepang.
Penting untuk memastikan status izin tinggal yang digunakan karena kewajiban skrining ditentukan berdasarkan kategori dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata karena seseorang merupakan warga negara Indonesia.
Pemerintah Jepang telah menetapkan dua tanggal penting dalam penerapan program JPETS di Indonesia.
2 November 2026 – Pemeriksaan TB mulai dibuka
Mulai tanggal tersebut, masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kategori wajib skrining dapat menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan atau Panel Clinic yang telah ditunjuk pemerintah Jepang.
4 Januari 2027 – Sertifikat mulai diwajibkan
Mulai tanggal tersebut, pemohon yang termasuk dalam ketentuan JPETS wajib menyerahkan TB Clearance Certificate saat mengajukan COE atau visa.
Perlu diperhatikan bahwa kedua tanggal tersebut memiliki fungsi berbeda. Tanggal 2 November merupakan awal penerimaan pemeriksaan, sedangkan 4 Januari merupakan awal pemberlakuan kewajiban penyerahan sertifikat.
Proses pemeriksaan JPETS harus dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang telah mendapatkan penunjukan resmi dari pemerintah Jepang.
Secara umum, tahapan pemeriksaannya adalah sebagai berikut:
Tahap 1: Pemeriksaan di Panel Clinic
Pemohon datang ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk dengan membawa paspor yang masih berlaku untuk proses verifikasi identitas.
Tahap 2: Pemeriksaan kesehatan dan rontgen dada
Dokter akan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan rontgen dada.
Apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada TB aktif, dokter dapat meminta pemeriksaan tambahan berupa tes dahak.
Tahap 3: Penerbitan sertifikat
Apabila hasil pemeriksaan memastikan tidak terdapat TB aktif, fasilitas kesehatan akan menerbitkan TB Clearance Certificate.
Tahap 4: Penyerahan sertifikat
Sertifikat tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan saat mengajukan COE atau visa Jepang sesuai ketentuan JPETS.
Perlu diingat bahwa sertifikat hanya diakui apabila diterbitkan oleh fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk secara resmi. Sertifikat dari fasilitas kesehatan yang tidak masuk dalam daftar Panel Clinic tidak dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan ini.
Ada beberapa ketentuan administratif yang perlu diketahui sebelum menjalani pemeriksaan JPETS.
Biaya pemeriksaan
Seluruh biaya skrining TB menjadi tanggung jawab pemohon. Besar biaya dapat berbeda-beda bergantung pada fasilitas kesehatan yang dipilih.
Masa berlaku sertifikat
TB Clearance Certificate pada prinsipnya berlaku selama 180 hari sejak tanggal pemeriksaan rontgen dada.
Namun, dalam kondisi tertentu, masa berlaku dapat dikurangi menjadi 90 hari. Oleh karena itu, pemohon perlu memperhatikan waktu pemeriksaan agar sertifikat masih berlaku ketika digunakan untuk pengajuan COE atau visa.
Dokumen yang harus disiapkan
Pemohon wajib menunjukkan paspor yang masih berlaku untuk proses verifikasi identitas.
Selain itu, salinan pribadi sertifikat perlu disimpan dengan baik karena dokumen tersebut mungkin masih diperlukan setelah pemohon memasuki Jepang.
Pemeriksaan JPETS tidak dapat dilakukan di sembarang rumah sakit atau laboratorium. Pemohon harus mendatangi fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan sebagai Designated Panel Clinic.
Berdasarkan daftar resmi yang dipublikasikan pemerintah Jepang, fasilitas pemeriksaan di Indonesia mencakup beberapa wilayah, antara lain:
Daftar fasilitas kesehatan dapat bertambah secara bertahap mengikuti kesiapan masing-masing klinik.
Sebelum melakukan pemeriksaan, calon pemohon sebaiknya memastikan kembali status penunjukan, jadwal pelayanan, prosedur pendaftaran, dan biaya melalui daftar resmi JPETS.
Daftar lengkap fasilitas kesehatan dapat dilihat melalui situs resmi JPETS.
Memahami kebijakan dan persyaratan keberangkatan merupakan bagian penting dari persiapan bekerja di Jepang.
Setiap calon pekerja perlu mengetahui ketentuan yang berlaku berdasarkan program dan status izin tinggal yang akan digunakan. Dengan informasi yang tepat, proses persiapan dokumen dan keberangkatan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Hibiki Cendekia Mandala berkomitmen membantu calon pekerja Indonesia mempersiapkan diri menuju dunia kerja Jepang melalui pelatihan bahasa, pembekalan, serta layanan penempatan tenaga kerja ke Jepang.
Memiliki rencana bekerja di Jepang? Kenali program dan persiapkan langkahmu bersama Hibiki Cendekia Mandala.